Politik adalah instrumen utama dalam demokrasi yang digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dalam sistem demokrasi, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan jalan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat.
Demokrasi menemukan maknanya ketika politik dijalankan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Politik adalah jembatan demokrasi yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan yang mensejahterakan.
Hakekat politik dalam demokrasi sejati adalah melayani rakyat dan memastikan kesejahteraan menjadi prioritas utama.
Bagi para tokoh politik yang memiliki pemahaman mendalam dan kedudukan yang tinggi, mungkin politik masih bisa dijalankan sesuai dengan hakekat aslinya—sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mencapai tujuan mulia dari demokrasi. Namun sayangnya, di akar rumput, di kalangan sebagian pendukung, politik sering kali dipahami secara sempit. Dukungan diberikan bukan karena visi, misi, atau rekam jejak, melainkan karena keterikatan emosional yang membutakan logika.
Loyalitas terhadap partai atau figur politik berubah menjadi fanatisme, tak ubahnya seperti kelompok fans club sepak bola yang membela mati-matian tim kesayangannya tanpa mempedulikan kebenaran atau kesalahan. Perbedaan pendapat dianggap pengkhianatan, kritik dianggap serangan, dan yang tak sejalan dilabeli musuh. Dalam situasi seperti ini, ruh demokrasi menjadi samar, dan hakekat politik sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama semakin jauh dari kenyataan.
Sudah saatnya kita membangun kesadaran baru: bahwa politik bukan soal balapan siapa yang paling keras bersorak, tapi siapa yang paling tulus bekerja. Bahwa demokrasi bukan tentang memenangkan idola, tapi tentang mewujudkan keadilan dan kehidupan yang lebih baik bagi semua.
Ketika politik kehilangan nilai-nilainya sebagai sarana mulia untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, maka lawan politik pun tak lagi dipandang sebagai mitra dalam demokrasi, melainkan dijadikan alat untuk menebar perpecahan. Perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi kekuatan justru dimanipulasi untuk membangun tembok kebencian. Lawan bukan lagi dihargai, melainkan dicemarkan. Intrik dan propaganda disebarkan, bukan untuk membangun bangsa, tapi untuk menjatuhkan satu sama lain. Akibatnya, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari demokrasi justru menjadi korban. Mereka terseret dalam pusaran konflik, kehilangan arah, dan terjebak dalam kubu-kubu permusuhan. Politik yang seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan, berubah menjadi ladang pertikaian yang menumbuhkan kesengsaraan.
Lantas, untuk apa semua ini, jika politik hanya dijadikan alat untuk memecah belah, menebar fitnah, dan membungkus kepentingan sempit dengan baju demokrasi? Jika lawan politik selalu diposisikan sebagai musuh yang harus disingkirkan, dan rakyat hanya dijadikan objek permainan, maka kita telah jauh menyimpang dari hakekat sejati politik itu sendiri. Politik bukanlah arena tipu daya, bukan pula medan perang kebencian. Politik sejatinya adalah jalan mulia untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Sudah saatnya kita kembali ke akar tujuan politik: sebagai sarana menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kehidupan berbangsa yang bermartabat. Mari kita tinggikan kualitas demokrasi dengan memberikan pencerdasan politik kepada rakyat, bukan justru membodohi dan memperkeruh nalar publik dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Karena ketika rakyat mulai menganggap politik itu kotor, tabu, dan penuh intrik, di situlah sesungguhnya demokrasi sedang terluka. Padahal, politik—pada hakekatnya—adalah sesuatu yang baik, jika dijalankan dengan hati yang jernih dan niat yang tulus.
Dalam sebuah kontestasi politik—baik di tingkat pusat maupun daerah—kemenangan dan kekalahan adalah konsekuensi yang wajar dalam dinamika demokrasi. Seharusnya, para elit politik, partai-partai pilitik, dan para pendukungnya mampu menunjukkan kedewasaan politik dengan menerima hasil kontestasi secara legowo dan lapang dada. Demokrasi yang sehat membutuhkan sikap sportif, bukan hanya saat menang, tapi juga saat harus menerima kekalahan.
Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika hasil tidak sesuai harapan, yang diserang bukan hanya lawan politik, tetapi juga penyelenggara pemilu, pengawas, bahkan lembaga-lembaga negara yang menjaga proses demokrasi. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan, framing disebarkan, dan ujaran kebencian dilontarkan tanpa dasar yang jelas. Hal ini bukan hanya mencederai semangat demokrasi, tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Jika memang ada dugaan kecurangan atau pelanggaran, maka jalur hukum adalah ruang yang paling tepat dan bermartabat untuk menyelesaikannya. Kita butuh lebih banyak pemimpin dan pendukung yang arif, bijaksana, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena pada akhirnya, politik bukan tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk membangun negeri ini bersama-sama.
Penulis : Koordinator Persatuan Perangkat Desa Indonesia Merah Putih untuk Wilayah Toili Bersaudara
Komentar