Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial (Dinsos), tengah membahas kesiapan program Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
Pelaksanaan program ini dikatakan akan mulai berjalan pada tahun 2025-2026. Kementerian Sosial (Kemensos RI) menyebutkan saat ini kurang lebih terdapat 50-53 lokasi di berbagai daerah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Presdien RI Prabowo Subianto juga meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinsos (Kadinsos) Kabupaten Banggai, Rudi K Bullah mengatakan saat ini pihaknya secara antusias mematangkan dan membahas program Sekolah Rakyat, yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk menyamakan persepsi.
“Hari ini (Rabu, red) kami akan melakukan rapat koordinasi guna membahas program Sekolah Rakyat bersama sejumlah OPD,” kata Rudi, kepada awak media ini, Rabu, 23 April 2025.
Rapat kordinasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan bersama sejumlah OPD yang dipimpin langsung oleh Bupati Banggai, Ir. Amirudin, pada Selasa, 22 April 2025 kemarin.
Rudi menjelaskan pada dasarnya, Bupati Banggai tentunya secara antusias menyambut serta siap menjalankan program Presiden RI melalui Kemensos.
Ia mengatakan dalam waktu dekat sejumlah OPD telah merencanakan untuk meninjau hingga mendatangi langsung letak atau rencana titik lokasi Sekolah Rakyat.
“Insha Allah besok Kamis, 24 April 2025, bersama sejumlah pimpinan OPD, Kepala Dinas (Kadis) Peternakan, Disdikbud, Bappeda, serta BPKAD, Disperkimtan, Dinas Kesehatan, Camat Luwuk Utara dan Korkab PKH, akan meninjau langsung lokasi,” ucapnya.
Sementara untuk target penyelesaian persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, diperkirakan selesai paling lambat, pada Senin, 28 April 2025.
Soal lokasi, kata Rudi, Pemda sendiri memiliki aset daerah untuk menyelenggarakan program tersebut. Menariknya pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat ini akan dibuatkan sarana prasarana seperti asrama anak-anak, mes untuk tenaga pendidik dan lapangan olahraga.
Pembangunan lokasi ini membutuhkan lahan yang luas kurang lebih 5-10 Hektar. Bahkan Presiden RI meminta pada tahap selanjutnya setiap sekolah harus mampu menampung 1000 siswa.
Di mana progam Sekolah Rakyat ini nantinya bertujuan untuk bagaimana mengentaskan angka Kemiskinan secara luas di Indonesia.
Tujuannya agar anak-anak masyarakat dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapat pelayanan pendidikan secara gratis dan merata.
Rudi pun menyebutkan kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya mendapat pelayanan pendidikan saja, melainkan bagaimana memberikan stimulan atau dorongan untuk memiliki skil, kreativitas atau inovasi terhadap mereka.
Sehingganya setelah lulus nanti, mereka memiliki pemahaman luas terhadap kemampuan yang didapatkan selama berada di Sekolah Rakyat.
“Dengan begitu, setelah mereka lulus, bisa mengembangkan pemahaman skil yang dimiliki, bahkan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru,” imbuhnya.
Berdasarkan data hasil survey Ground Check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Kabupaten Banggai masyarakat miskin dan miskin ekstrem kurang lebih berjumlah 11.172.
Rudi berharap rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini berjalan dengan lancar dan dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan mandiri.
Sementara itu, misi dari program nasional ini bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas dan siap menempuh pendidikan lanjutan.
Kemudian menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air. Selanjutnya menguatkan rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur. (dat)
Komentar