Pemeritah Kabupaten Banggai menetapkan pengembangan industri olahan kelapa sebagai program unggulan daerah tahun 2026. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM), kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kepala Diskop UKM Banggai, Helena Padeatu, mengatakan bahwa pihaknya tengah mematangkan skema pengembangan kelapa, baik untuk sektor pangan maupun non-pangan. Fokus utama diarahkan pada penguatan inovasi produk dan peningkatan nilai tambah.
“Tahun ini kami menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menjadikan kelapa sebagai program unggulan. Pengembangannya akan difokuskan pada produk olahan, baik makanan maupun turunan seperti sabut kelapa,” ujar Helena, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potensi kelapa di Kabupaten Banggai belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, komoditas tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi.
Melalui program hilirisasi, pemerintah daerah berupaya menghadirkan sentuhan teknologi, desain produk, dan kreativitas usaha agar kelapa tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, melainkan sebagai produk jadi yang berdaya saing.
“Target kami, UMKM tidak hanya memproduksi, tetapi juga mampu mengelola, mengemas, dan memasarkan produk secara profesional,” kata Helena.
Diskop UKM menargetkan program ini mulai berjalan efektif pada tahun anggaran berjalan. Selain pengolahan daging kelapa menjadi aneka produk pangan, pemanfaatan limbah seperti sabut dan tempurung juga diproyeksikan menjadi komoditas baru yang potensial, termasuk untuk pasar luar daerah dan ekspor.
Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah berharap pengembangan industri kelapa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pedesaan di Kabupaten Banggai. (AP)
Komentar