Angka Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kabupaten Banggai terus menurun dalam lima tahun terakhir. Data pengolahan BKKBN menunjukkan, persentase KRS yang pada 2021 mencapai 59,16 persen turun menjadi 19,34 persen pada 2025.
Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan stunting, meski pemerintah daerah masih menghadapi tantangan untuk menekan risiko secara lebih signifikan.
Pada 2021, tercatat 33.499 keluarga masuk kategori berisiko stunting dari total sasaran 56.623 keluarga atau 59,16 persen. Angka itu kemudian turun menjadi 19,48 persen pada 2024, dengan 11.853 keluarga berisiko.
Pada 2025, jumlah tersebut kembali turun menjadi 11.608 keluarga dari total sasaran 60.004 keluarga atau 19,34 persen.
“Memang ada penurunan sedikit, tapi patut disyukuri daripada tidak sama sekali. Salah satu pendorong utamanya adalah penyaluran paket bantuan bagi keluarga berisiko,” ujar Helena saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/8/2026).
Menurut Helena, penyaluran bantuan bagi keluarga berisiko stunting terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Pada 2024, sekitar 1.000 paket bantuan diserahkan secara terpusat di Graha Pemda Banggai. Penyaluran kemudian dilakukan secara bertahap, termasuk 500 paket pada tahap berikutnya hingga tersisa 158 paket untuk intervensi lanjutan.
Namun, penanganan stunting tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga atau kecukupan pangan. Helena menilai pola pengasuhan anak di lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian.
“Keluarga berisiko stunting itu bukan hanya dari kalangan warga kurang mampu. Terkadang ada anak dari orang tua yang berstatus PNS juga berisiko, karena faktor pola asuh yang kurang tepat di rumah,” tuturnya.
Memasuki 2026, DP2KBP3A Banggai memetakan wilayah prioritas berdasarkan lokus resmi yang ditetapkan pemerintah provinsi. Pemetaan dilakukan agar intervensi dapat diarahkan kepada wilayah dengan tingkat risiko yang membutuhkan perhatian lebih.
Enam kecamatan ditetapkan sebagai lokus prioritas intervensi stunting 2026, yakni Batui Selatan, Toili, Pagimana, Bunta, Nuhon, dan Simpang Raya.
Intervensi tersebut mencakup program Bantuan Usaha Keluarga Berencana (BUKB) serta penyaluran paket bantuan bagi keluarga sasaran. Pemerintah berharap program dapat dilaksanakan secara lebih presisi sehingga bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KBP3A Banggai, Sriwahyuni Ningsih, S.H., mengatakan upaya pencegahan juga diperkuat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.
“Kegiatan pencegahan berjalan sangat baik karena kita mengedepankan sosialisasi. Penurunan angka risiko ini juga tidak lepas dari dukungan lintas sektor melalui program Gerak Cepat Stunting serta keterlibatan aktif Ayah Asuh Cegah Stunting,” jelas Sriwahyuni.
Ia mengapresiasi dukungan lintas instansi yang ikut terlibat dalam intervensi di lapangan. Di antaranya Kodim 1308/Luwuk Banggai dan Kejaksaan Negeri Banggai yang turut mengawal serta mendistribusikan bantuan ke sejumlah kecamatan sasaran.
Menurut Sriwahyuni, penurunan KRS yang berlangsung bertahap menunjukkan pentingnya kesinambungan intervensi dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut akan terus diarahkan untuk memperkecil jumlah keluarga yang berada dalam kategori risiko stunting di Kabupaten Banggai. (ap/mm)
Komentar