Kabupaten Banggai mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat regional Sulawesi Tengah melalui inovasi pelayanan publik Program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak). Program ini dinilai sebagai praktik baik (best practice) karena keberhasilannya membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banggai, Helena Agustina Padeatu, SH., M.Hum, saat menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi program BKKBN di Luwuk , Senin (6/4/2026).
“TAMASYA adalah inovasi yang menggabungkan konsep tempat penitipan anak (daycare) dengan pola pengasuhan terintegrasi. Tujuannya jelas, yakni mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal di tengah kesibukan orang tua bekerja,” ujar Helena di hadapan peserta sosialisasi.
Helena mengungkapkan bahwa Kabupaten Banggai menjadi daerah pertama dan terbaik di Sulawesi Tengah dalam hal pembentukan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang terstandarisasi. Keunggulan Banggai terletak pada kolaborasi intensif dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Poin pentingnya adalah kita bekerja sama dengan CSR secara intens. Kita tidak hanya mengharapkan dukungan pemerintah daerah, meskipun sinergi dengan TP-PKK Kabupaten tetap berjalan beriringan,” jelasnya. Keberhasilan ini menjadikan Banggai sebagai rujukan bagi kabupaten dan kota lain dalam mengimplementasikan program serupa.
Dalam paparannya, Helena merinci bahwa Program TAMASYA memiliki empat pilar layanan utama untuk memastikan kualitas anak usia dini, yakni, Edukasi Pengasuhan (Parenting) memberikan pemahaman pola asuh tanpa kekerasan dan komunikasi efektif.
Kedua, Stimulasi Tumbuh Kembang melalui bermain edukatif untuk mengasah motorik, bahasa, dan sosial. Ketiga, Edukasi Gizi dan Kesehatan melalui pemberian gizi seimbang serta pemantauan kesehatan dasar untuk pencegahan stunting.
Terakhir, Kerjasama Layanan Rujukan, dengan melakukan identifikasi dini melalui Kartu Kembang Anak (KKA) dan akses ke tenaga ahli.
Saat ini, Dinas P2KBP3A terus melakukan evaluasi terhadap TPA binaan yang dikelola oleh pihak swasta. Helena berharap pemerintah terus memberikan dukungan regulasi dan supervisi agar jumlah TPA berkualitas di Banggai terus bertambah.
“Harapan kami, setiap tempat penitipan harus memiliki standar kualitas yang tinggi, termasuk ketersediaan dokter atau bidan yang memantau, serta pemenuhan gizi yang terjamin. Ini investasi jangka panjang untuk generasi Banggai,” pungkasnya.(AP)
Komentar