GORONTALO – Pemerhati karate Gorontalo, Danny Ramadhan Ishak, S.H., menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika yang terjadi di tubuh Pengurus Besar (PB) Wadokai Indonesia, yang menurutnya mulai menimbulkan pertanyaan terkait independensi dan pola pengambilan kebijakan organisasi. Ia menilai, situasi yang berkembang saat ini perlu segera disikapi dengan membuka ruang dialog yang sehat dan transparan antara PB dan Pengurus Provinsi (Pengprov).
Danny, yang juga merupakan atlet karate yang pernah mengharumkan nama Wadokai di berbagai kejuaraan tingkat daerah, regional, hingga nasional, menegaskan bahwa yang diperjuangkan bukanlah persoalan jabatan, melainkan menjaga marwah organisasi yang selama ini dibangun dengan loyalitas, pengabdian, dan prestasi para atlet.
“Kami tidak sedang memperjuangkan jabatan. Yang kami perjuangkan adalah marwah Wadokai yang telah dibangun sejak lama melalui kerja keras para pelatih, atlet, dan kader di daerah,” ujar Danny.
Ia menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal PB Wadokai Indonesia yang disampaikan melalui media sosial terkait imbauan agar Pengprov Wadokai Gorontalo tidak menggunakan lambang atau logo Wadokai sebelum memperoleh izin dan rekomendasi dari PB. Menurutnya, cara penyampaian kebijakan organisasi melalui media sosial justru memperkuat pertanyaan publik mengenai independensi dan mekanisme pengambilan keputusan di tubuh PB.
“Kami menghormati kewenangan PB sebagai pimpinan organisasi. Namun kewenangan itu semestinya dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, serta penghargaan kepada kader-kader daerah yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun,” katanya.
Danny menilai, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan perlunya ruang dialog yang lebih terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman antara PB dan Pengprov, khususnya Gorontalo. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang baik merupakan kunci menjaga persatuan organisasi.
Ia juga menilai terdapat dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya memengaruhi arah kebijakan organisasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin melontarkan tuduhan tanpa dasar.
Karena itu, ia meminta PB Wadokai Indonesia melakukan evaluasi secara objektif agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan aturan organisasi, bukan dipengaruhi informasi yang tidak utuh ataupun kepentingan segelintir pihak.
Menurut Danny, Wadokai merupakan milik seluruh Kohai (Murid) Wadokai Di Indonesia, sehingga setiap keputusan organisasi harus mengedepankan kepentingan bersama dan tidak boleh menimbulkan kesan tertutup dalam proses pengambilan kebijakan.
Ia meminta PB Wadokai Indonesia menjelaskan secara terbuka dasar organisasi atas setiap kebijakan yang diambil terhadap Pengprov Gorontalo, serta membuka ruang dialog yang adil dengan seluruh unsur Pengprov Gorontalo. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi dari berbagai pengaruh yang berpotensi memicu konflik internal.
Danny juga mengingatkan siapa pun yang mencoba memanfaatkan konflik internal organisasi dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, membangun narasi yang memecah hubungan antara Pengprov dan PB, atau memengaruhi kebijakan organisasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok agar menghentikan tindakan tersebut.
“Apabila dari hasil penelusuran kami ditemukan bukti yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada seorang pun yang kebal dari proses hukum apabila terbukti melakukan perbuatan yang merugikan organisasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, menjaga marwah Wadokai jauh lebih penting daripada mempertahankan ego ataupun kepentingan kelompok.
“Kami akan tetap berdiri bersama para atlet, pelatih, dan seluruh karateka yang menginginkan organisasi yang bersatu, profesional, dan berintegritas,” tutup Danny.. (Roy)
Komentar