Sekitar 600 hektare hutan lahan kering sekunder di Kabupaten Banggai tercatat beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan dalam kurun lima tahun terakhir. Temuan tersebut terungkap dalam Kick-Off Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 di Ruang Rapat Pahangkabotan Bappeda Banggai, Senin (16/11/2026).
Pakar geofisika dan geospasial Universitas Tadulako, Mauludin Kurniawan, S.Si., M.Sc., mengungkapkan, hasil analisis tumpang susun (overlay) data penutupan lahan 2021 dan 2025 menunjukkan adanya perubahan signifikan dari hutan lahan kering sekunder menjadi kawasan pertambangan. 
“Kami menemukan hampir 600 hektare lebih hutan lahan kering sekunder telah berubah menjadi kawasan pertambangan dalam rentang lima tahun terakhir,” ujarnya saat memaparkan hasil kajian.
Mauludin menjelaskan, Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah daratan 828.287,88 hektare pada 2025. Dari total tersebut, tutupan lahan masih didominasi hutan lahan kering primer seluas 309.195,71 hektare atau 37,33 persen. Sementara hutan lahan kering sekunder mencapai 192.449,86 hektare atau 23,23 persen.
Selain perubahan tutupan lahan, kajian tersebut juga menyoroti luas wilayah perizinan pertambangan di Kabupaten Banggai. Berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total luas wilayah perizinan tambang mencapai 95.097,36 hektare.
Dari luasan tersebut, IUP mendominasi hingga 78.548,36 hektare atau sekitar 82,6 persen. Komoditas nikel menjadi sektor paling dominan dengan luas konsesi mencapai 74.289,19 hektare.
Mauludin menegaskan, penyusunan KLHS tidak hanya mempertimbangkan batas administrasi wilayah, tetapi juga harus memperhatikan batas ekologis yang saling terhubung dengan daerah sekitarnya.
Karena itu, kajian mencakup sejumlah komponen lingkungan, antara lain ekoregion, bentang alam, vegetasi, cekungan air tanah (CAT), serta daerah aliran sungai (DAS).
“Batas ekologis harus dilihat secara menyeluruh karena kondisi lingkungan Kabupaten Banggai memiliki keterhubungan langsung dengan wilayah tetangga seperti Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali Utara,” jelasnya.
Dalam pemetaan ekologis tersebut, tim kajian mengidentifikasi sedikitnya 333 DAS dan sub-DAS serta empat cekungan air tanah yang menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di Kabupaten Banggai.
Persoalan lingkungan juga berkaitan dengan tingginya potensi kerawanan bencana. Hasil analisis spasial menunjukkan sebagian besar wilayah Kabupaten Banggai berada pada zona merah potensi gempa bumi akibat pengaruh sesar aktif lokal, termasuk Sesar Batui, serta aktivitas zona penunjaman (subduksi) lengan utara Sulawesi di kawasan utara Teluk Tomini.
Data sebaran gempa bumi periode 2010 hingga Oktober 2026 memperlihatkan aktivitas seismisitas yang sangat aktif. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan dokumen KLHS sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. (tim)

Komentar